PENILAIAN

BUKTI DATA DUKUNG

AREA I MANAJEMEN PERUBAHAN

1.

Tim Kerja

a.

Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas?

1.

undangan rapat

2.

dokumen laporan pelaksanaan pembentukan tim kerja WBK/WBBM

3.

riwayat hidup anggota tim

b.

Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas?  

1.

berita acara dan laporan pelaksanaan seleksi                                                           

2.

riwayat hidup anggota tim

3.

notula rapat

4.

SK Tim Kerja ZI menuju WBK/WBBM

2.

Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas                                                                           

a.

Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?        

1.

undangan, absensi, foto

2.

dokumen rencana kerja

3.

dokumen laporan kegiatan penyusunan rencana aksi ZI

b.

Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?

1.

dokumen rencana aksi yang berisi target prioritas

2.

dokumen laporan peleksanaan kegiatan penyusunan target prioritas ZI

3.

Keputusan tentang rencana Pembangunan ZI dan target prioritas

 c.

Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ? 

1.

capture website/media sosial, kliping, foto serta majalah

2.

dokumen laporan sosialisasi

3.

Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM 

a.

Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?

1.

dokumen laporan pelaksanaan rencana aksi oleh Tim Kerja WBK/WBBM

2.

dokumentasi (foto kegiatan)

b.

Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas

1.

undangan, notula, daftar hadir, foto rapat

2.

dokumen laporan berkala hasil monitoring dan evaluasi secara bulanan

c.

Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti?

dokumen hasil monitoring dan evaluasi serta rekomendasi yang telah ditindaklanjuti

4.

Perubahan pola pikir dan budaya kerja

a.

Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?

1.

dokumentasi kegiatan kerjasama, kegiatan sinergitas, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat

2.

press release yang dilakukan oleh pimpinan satker/pejabat struktural

3.

absensi pimpinan satker dan pejabat struktural

4.

foto-foto/dokumentasi pimpinan satker/pejabat struktural sebagai pembina upacara

b.

Apakah sudah ditetapkan agen perubahan?

1.

undangan rapat

2.

dokumen laporan pelaksanaan penetapan agen perubahan

3.

riwayat hidup dan rekam jejak agen perubahan

c.

Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?

1.

dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penerapan budaya kerja berikut dokumentasinya

2.

rekap absensi pegawai

3.

dokumentasi program reward dan punishment

d.

Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? 

1.

dokumen pakta integritas

2.

dokumen Laporan hasil kegiatan pembangunan ZI yang melibatkan keterwakilan masing-masing bagian

3.

dokumentasi kegiatan ZI

AREA II PENATAAN TATALAKSANA 

1.

Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama

a.

Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi

1.

dokumen SOP satker Kesekretariatan

dokumen SOP satker Kepaniteraan

2.

dokumen SOP yang ditandatangani Pimpinan Satker

b.

Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan

1.

capture pemasangan/informasi tentang alur atau prosedur pelayanan

2.

foto kegiatan layanan

c.

Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi

dokumen hasil evaluasi serta tindaklanjut

2.

E-Office

a.

Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?

capture kinerja satker melalui aplikasi SIPP, 

dan aplikasi SIKEP 

b.

Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?

capture manajemen SDM melalui aplikais SIPP

dan SIKEP

c.

Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?

capture website, 

aplikasi layanan serta

media sosial

d.

Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?

1.

undangan, notula, daftar hadir, foto rapat

2.

dokumen monitoring dan evaluasi

3.

Keterbukaan Informasi Publik 

a.

Kebijakan tentang  keterbukaan informasi publik telah diterapkan

1.

capture anggaran DIPA,

biaya perkara,

penangganan pengaduan

permintaan informasi melalui website

2.

capture spanduk/banner,

website dan media sosial

b.

Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik 

1.

undangan rapat,

notula,

daftar hadir

2.

dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi

AREA III PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM  

1.

Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi

a.

Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?  

1.

undangan,

notula,

daftar hadir,

foto

2.

dokumen kebutuhan pegawai berdasarkan pemetaan jabatan dan analisis beban kerja

3.

surat usulan kebutuhan pegawai

b.

Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?

1.

dokumen persetujuan Menteri PAN dan RB dan BKN

2.

dokumen SK Penempatan Pegawai Tidak Tetap (honorer)

3.

SK kolektif

4.

surat perintah melaksanakan tugas dari kepala satker

c.

Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?

dokumen monitoring dan evaluasi kinerja pegawai baru terhadap kinerja unit

2.

Pola Mutasi Internal 

a.

Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?

1.

undangan, notula, daftar hadir, foto rapat mutasi internal/rapat pimpinan/Baperjakat

2.

SK mutasi/rotasi internal

3.

Daftar Riwayat Pekerjaan (DRP)/Daftar Riwayat Hidup (DRH)

b.

Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? 

1.

undangan, notula, daftar hadir, foto rapat mutasi internal

2.

SK mutasi internal

3.

Daftar Riwayat Hidup (DRH)

c.

Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?

dokumen monitoring dan evaluasi

3.

Pengembangan pegawai berbasis kompetensi

a.

Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ?

1.

undangan, notula, daftar hadir, foto

2.

dokumen analisa kebutuhan diklat/bimtek/ pengembangan pegawai (training need analysis)

b.

Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?

1.

undangan, notulan, daftar hadir, foto

2.

dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan SKP

c.

Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan

capture fiture kompetensi pada aplikasi SIKEP 

d.

Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.

surat kepada pegawai perihal kesempatan mengikuti diklat/pengembangan kompetensi lainnya

e.

Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll)?

1.

surat usulan pegawai yang akan mengikuti diklat/pengembangan kompetensi lainnya

2.

daftar pegawai yang telah mengikuti diklat/pengembangan kompetensi lainnya

f.

Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?

dokumen laporan hasil monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam rangka perbaikan kinerja

4.

Penetapan kinerja individu 

a.

Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi

1.

dokumen SKP yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan langsungnya

2.

dokumen kinerja Satker yang disetujui dan ditandatangani oleh atasan

b.

Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya

dokumen SKP berjenjang

c.

Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik

dokumen pengukuran kinerja individu per bulan/triwulan/semester/tahun

d.

Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).

1.

undangan,

notula,

daftar hadir,

foto rapat

2.

Surat Keputusan pemberian reward (penghargaan pegawai teladan) berdasarkan hasil penilaian kinertja individu

5.

Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai 

a.

Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan

1.

dokumen sosialisasi

2.

dokumen penerapan disiplin (foto dan rekapitulasi daftar hadir)

3.

dokumen penegakan hukuman disiplin atas pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode prilaku

6.

Sistem Informasi Kepegawaian 

a.

Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala

1.

membuat laporan hasil pemutakhiran data pegawai secara bulanan melalui aplikasi SIKEP (capture aplikasi SIKEP)

2.

update data secara mandiri oleh setiap pegawai

AREA IV PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 

1.

Keterlibatan pimpinan

a.

Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan 

1.

undangan, 

notulen, 

daftar hadir, 

foto

2.

dokumen perencanaan kegiatan dan anggaran

b.

Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja 

1.

undangan,

notula,

daftar hadir,

foto

2.

dokumen Perjanjian Kinerja

c.

Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala

1.

SK Satgas SAKIP

2.

Laporan Kinerja Triwulan

2.

Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

a.

Apakah dokumen perencanaan sudah ada

1.

RKAKL

2.

Renstra

3.

RKT

4.

PKT

5.

LKjIP

b.

Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil

1.

RKAKL

2.

Renstra

3.

RKT

4.

PKT

5.

LKjIP

c.

Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)

IKU

d.

Apakah indikator kinerja telah SMART

1.

IKU

2.

Laporan Hasil Evaluasi KLKjIP oleh Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat

e.

Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu

dokumen pengiriman LKjIP

f.

Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja

Laporan Hasil Evaluasi KLKjIP oleh Pengadilan Tinggi Agama Palu

g.

Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja

pelatihan penyusunan dokumen SAKIP
 

h.

Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten

SK tim penyusunan SAKIP

AREA V PENGUATAN PENGAWASAN 

1.

Pengendalian Gratifikasi 

a.

Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi

capture banner

spanduk

media public campaign lainnya

b.

Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan

1.

SK unit Pengendali Gratifikasi (UPG)

2.

capture kamera pengawas (CCTV) dan tampilannya

3.

foto ruang tamu terbuka

2.

Penerapan SPIP

a.

Telah dibangun lingkungan pengendalian

1.

dokumen sosialisasi SPIP

2.

SK Tim SPIP

3.

dokumen laporan pengawasan dan monitoring pada layanan

b.

Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan

1.

dokumen matrik indentifikasi risiko

2.

dokumen analisis risiko

c.

Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi

dokumen laporan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi 

d.

SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait

1.

undangan rapat, notula, daftar hadir, foto rapat

2.

dokumen inspeksi mendadak oleh pimpinan

3.

dokumen (foto dan naskah arahan pembina) pelaksanaan apel pagi/sore

3.

Pengaduan Masyarakat 

a.

Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan  

1.

SK Petugas Meja Pengaduan telah ditunjuk dan memiliki username beserta password nya (capture dashboard SIWAS admin Satker)

2.

capture petugas/ruang/loket/kotak khusus sebagai pengaduan

3.

capture spanduk/banner/brosur informasi sarana penyampaian pengaduan

4.

capture sarana pengaduan melalui media online (SIWAS dan aplikasi e-LAPOR)

b.

Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti  

1.

capture respon pengaduan masyarakat

2.

capture bukti register pengaduan dari cetakan aplikasi SIWAS

3.

nota dinas/disposisi perintah penginputan atas penyampaian pengaduan masyarakat melalui SIWAS oleh petugas meja

c.

Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

1.

Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan setiap bulan

2.

capture dashboard aplikasi SIWAS login sebagai meja pengaduan

d.

Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

dokumen laporan tindak lanjut (tindakan perbaikan pelayanan) atas Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan

4.

Whistle-Blowing System 

a.

Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi?

dokumen dan capture internalisasi WBS pada aplikasu SIWAS dengan login sebagai pimpinan Satker atau meja pengaduan 

b.

Whistle Blowing Systemtelah diterapkan

capture WBS pada aplikasi SIWAS 

c.

Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System

capture WBS dari aplikasi SIWAS dengan login sebagai pimpinan Satker atau meja pengaduan

d.

Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti

capture WBS dari aplikasi SIWAS dengan login sebagai pimpinan Satker atau meja pengaduan 

5.

Penanganan Benturan Kepentingan 

a.

Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama

b.

Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi

undangan rapat internalisasi/sosialisasi, notula, daftar hadir, foto rapat

c.

Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan

1.

formulir penanganan benturan kepentingan (bila ada)

2.

dokumen surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan

d.

Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan

laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan

e.

Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti

dokumen laporan tindaklanjut atas penanganan benturan kepentingan 

AREA VI PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 

1.

Standar Pelayanan

a.

Terdapat kebijakan standar pelayanan

dokumen standar pelayanan

b.

Standar pelayanan telah dimaklumatkan

capture maklumat standar pelayanan ditempat pelayanan 

c.

Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan

SOP pelaksaaan standar pelayanan 

d.

Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP

dokumen reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP dokumen reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP 

2.

Budaya Pelayanan Prima 

a.

Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima

dokumen sosialisasi/pelatihan pelayanan prima kepada pegawai dokumen sosialisasi/pelatihan pelayanan prima kepada pegawai 

b.

Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media

capture sarana informasi layanan 

c.

Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar

1.

dokumentasi sistem reward dan punishment

2.

dokumen penghargaan pegawai teladan sebagai reward,

dokumen hukuman disiplin sebagai punishment serta kompensasi kepada penerima layanan apabila tidak sesuai standar

d.

Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi

capture aplikasi layanan terpadu dan PTSP 

e.

Terdapat inovasi pelayanan

capture inovasi pada pelayanan dan e-Court

3.

Penilaian kepuasan terhadap pelayanan

a.

Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan

dokumen laporan survei dokumen laporan survei 

b.

Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka

capture dan foto/dokumentasi 

c.

Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut survei kepuasan masyarakat dokumen laporan perbaikan pelayanan sebagai tindak lanjut survei kepuasan masyarakat