Tim Assesor Eksternal Ditjen Badilag Lakukan Penilaian Surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Poso
Poso || pa-poso.go.id
Hari Rabu tanggal 26 Juni 2019, Pengadilan Agama Poso mendapat kunjungan dari Tim Assesor Eksternal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dalam rangka penilaian surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) untuk melihat konsistensi pelaksanaan sistem akreditasi di Pengadilan Agama Poso. Tim yang datang berjumlah tiga orang, H. Abdul Wahid, S.H., M.Hum. selaku Lead Assesor didampingi oleh Dian Puspita Rini, S.E., M.Si dan Agus Digdo Nugroho, S.H sebagai pendamping assesor. Penilaian surveillance Akreditasi Penjaminan Mutu (APM) dilakukan selama dua hari mulai tanggal 26 s/d 27 Juni 2019.
Pelaksanaan penilaian dimulai dengan acara opening meeting pada pukul 10.00 WITA dan langsung dilanjutkan dengan kegiatan penilaian yang meliputi telusur dokumen dan wawancara terhadap bagian-bagian terkait. Sistem penilaian APM yang dilakukan untuk tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya karena tahun ini menggunakan standar akreditasi penjaminan mutu yang baru mengacu pada Surat Dirjen Badilag Nomor 2918/DJA/OT.01.3/10/2018 tanggal 24 Oktober 2018 tentang Pemberlakuan Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama.
Pedoman Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama mengacu pada 7 kriteria Indonesian Court Performance Excellent (ICP-E) yaitu : Kepemimpinan, Fokus Pelanggan, Manajemen Proses, Perencanaan Strategis, Manajemen Sumber Daya, Sistem Dokumen, dan Hasil Kinerja.
Dalam menggali dan mencari serta memberikan penilaian melalui kelengkapan berkas, Tim Assesor juga mengdakan wawancara langsung dengan Tim APM PA Poso, baik itu langsung dengan Ketua Pengadilan selaku Top Manajemen APM PA Poso maupun dengan koordinator lainnya. Selain itu Tim Assesor juga mengecek langsung kelengkapan sarana prasarana maupun eviden-eviden yang menjadi penilaian dalam APM ini di setiap ruangan yang ada. Tentunya hal ini bertujuan untuk memberikan penilaian yang objektif dan transparan dari hasil penilaian yang dilakukan selama Tim Assesor berada di PA Poso.
Pelaksanaan kegiatan penilaian ini berlangsung dengan lancar dan sukses dari awal hingga akhir dan ditutup dengan ekspose hasil penilaian pada acara closing meeting pada tanggal 27 Juni 2019 pukul 17.00 WITA. Hasil ekspose menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Poso telah melaksanakan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan Agama dengan baik walaupun ada beberapa poin yang perlu mendapat perhatian khusus. Diakhir acara, dilakukan penyerahan dokumen Kontrak Kinerja Permintaan Perbaikan Hasil Assesment Surveillance Pertama APM dari Tim Assesor kepada Ketua Pengadilan selaku Top Manajemen, kemudian Ketua Pengadilan menyerahkan kepada Ketua APM PA Poso untuk ditindaklanjuti. Semoga Pengadilan Agama Poso terus maju, jaya dan berprestasi, tetap solid dan kompak antara seluruh lini dan harapan predikat “A” excellent APM dapat diraih. Aamiin. (Adhie)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
