Ketua Pengadilan Agama Poso menghadiri
pelantikan Ketua DPRD Kabupaten Poso
Poso || www.pa-poso.go.id
Rabu (23/10/19) Bertempat di Gedung Gedung Siwagi Lemba DPRD Kabupaten Poso berlangsung kegiatan Pengucapan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Poso masa jabatan tahun 2019-2024. Berdasarkan peraturan DPRD tentang tata tertib DPRD Kabupaten Poso pada pasal 91 ayat (2) dan Pasal 92 ayat (6), maka dilaksanakan Pengambilan Sumpah/Janji Pimpinan DPRD Kabupaten Poso yang dipandu oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Poso Safri, SH, MH kepada Rommy S. Alimin, SE sebagai Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Poso, Semuel Munda, SE sebagai Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Poso dan Sesi Kristina Dharmawati Mapeda, SH., MH sebagai Pimpinan DPRD Definitif, yang sebelumnya juga menjabat sebagai Pimpinan DPRD sementara. Dihadiri oleh Wakil Gubernur Sulawesi Tengah H. Rusdi Dg. Palabbi, S.Sos, SH, MH, Bupati Poso Darmin Agustinus Sigilipu, Wakil Bupati Poso Samsuri, M.Si, Para Anggota DPRD Kabupaten Poso, FORKOM Pimpinan Daerah Kabupaten Poso, Para Kepala OPD Lingkup Pemda Poso, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat serta Para tamu undangan.
Dalam sambutan Wagub Sulteng H. Rusdi Dg. Palabbi menyampaikan atas nama pribadinya, masyarakat dan Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah mengucapkan selamat atas pengesahan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Poso dengan masa jabatan tahun 2019-2024. Sebagai unsur pimpinan yang menjabat sebagai ketua dan wakil ketua DPRD ini bertujuan bukan hanya mengisi kelengkapan stuktur lembaga yang ada di DPRD saja. Dibalik itu, saudara akan memiliki beban tanggung jawab yang lebih besar dari pada anggota dewan biasa. Karena pimpinan merupakan kreator yang akan memberikan inovasi-inovasi guna meningkatkan kinerja dari lembaga DPRD Kabupaten Poso nantinya.
Wagub yang sebelumnya menyerahkan Keputusan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Poso masa jabatan tahun 2019-2024 juga menitip harapan kepada pimpinan DPRD yang baru, kiranya dapat bekerja dengan amanah dan membangun komunikasi yang baik bersama Bupati,Para Anggota DPRD dan Para Pimpinan Lembaga lainnya, agar mampu memepercepat tugas pelayanan demi terwujudnya Kabupaten Poso yang damai, adil dan sejahtera yang didukung sumber daya manusia yang handal dan bermartabat, sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Poso.
sumber berita : klik disini
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
