Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Poso
Poso || www.pa-poso.go.id
Jumat, tanggal 20 Maret 2020 diadakan pelantikan dan pengambilan sumpah Jabatan Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Poso. Jabatan ini telah kosong sejak Bulan Juli 2019 setelah Pejabat sebelumnya mutasi ke Pengadilan Agama Parigi.
Isma Katili, S.Ag, sebelumnya menjabat sebagai Panitera Muda Permohonan pada Pengadilan Agama Bungku dan mutasi ke Pengadilan Agama Poso berdasarkan hasil Rapat Tim BAPERJAKAT MAHKAMAH AGUNG RI kemudian di sahkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 616/DjA/KP.04.6/SK/II/2020 tanggal 20 Februari 2020.
Pada sambutan Ketua Pengadilan Agama Poso, Ibrahim Ahmad Harun, S.Ag, menyampaikan bahwa pengisian jabatan ini sudah dinanti-nanti mengingat tugas-tugas pokok di bagian Kepaniteraan cukup banyak yang selama ini dibagi tugasnya antara para pejabat di bagian Kepaniteraan. Tentunya dengan terisinya semua jabatan di bagian Kepaniteraan, harapan agar pelaporan-pelaporan dan tugas-tugas persidangan dapat berjalan dengan baik dan bisa selesai tepat waktu.
Pada kesempatan tersebut juga ditegaskan kembali komitmen bagi pejabat yang baru dilantik dalam bentuk pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas. Acara Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan ini berlangsung dengan penuh khidmat walaupun dalam suasana hujan deras yang sedang melanda langit Kabupaten Poso pada saat itu. Acara kemudian ditutup dengan doa yang dibacakan oleh Yang Mulia Ahmad Abdul Halim, S.HI, M.H., dan dilanjutkan dengan ucapan selamat dari seluruh undangan yang hadir. (RMA/Tim IT)
Mahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.
Secara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik
Syarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.
